RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law

Dalam sepekan terakhir publik dibingungkan oleh munculnya empat versi rancangan undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker. Salah satu substansi perubahan dalam beleid ini adalah munculnya kewenangan daerah dalam proses perizinan berusaha. Dalam RUU versi seribu 35 halaman, pemerintah hanya menekankan peran pemerintah pusat dalam memberi izin berusaha serta sertifikat standar usaha dan standar produk ke pelaku usaha. Namun dalam RUU versi 812 yang menurut informasi sudah ditandatangani oleh masing-masing pimpinan fraksi di DPR, peran daerah muncul dalam kedua proses tersebut. Di sisi lain, UU Cipta Kerja yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR 5 Oktober lalu itu terdiri dari 905 halaman. ( tbu )

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *