RUU KUP

Anggota Komisi sebelas DPR RI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pengenaan PPN untuk sembako dan sekolah yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang telah masuk dalam program Prolegnas 2021. Para anggota menilai hal tersebut tidak seharusnya dilakukan pemerintah terutama di kondisi seperti ini, sehingga diminta untuk dihentikan. Terkait dengan tanggapan ini, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut, sebab RUU KUP yang sudah diserahkan ke DPR belum dibacakan dalam rapat paripurna. Ia justru sangat menyayangkan dokumen yang belum di bahas di DPR ini bisa bocor di masyarakat. Namun pihaknya belum bisa menjelaskan sehingga informasi yang muncul tidak komprehensif. ( tbu )

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *